Pertanian dan Kesejahteraan
Sebuah komentar dari Yusril Ihza Mahendra, kita butuh perubahan memang. Negeri ini perlu pemimpin dengan pandangan yang jauh ke depan dan mampu bertindak sedekat mungkin dengan realita yang ada. Tulisan-tulisan saya tak menjurus pada siapa yang cocok, siapa yang harus, hanya terobosan. Berikut pandangan seorang tokoh yang sempat singgah di hati.
Presiden SBY pernah mencanangkan revitalisasi pertanian kira-kira dua tahun yang lalu, namun hasilnya belum terasa. Pada hemat saya pembangunan pertanian dan kelautan harus dimulai dengan suatu kebijakan umum dengan menetapkan skala prioritas dan sasaran yang ingin dicapai. Masalah paling pokok dalam pertanian adalah swasembada pangan dan peningkatan ekspor holtikultura yang dapat menghasilkan devisa. Kita sesungguhnya dapat menghitung berapa luas lahan persawahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan beras sehingga kita berswasembada, dan berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk itu serta dana yang diperlukan. Dalam waktu bersamaan holtikultura dirangsang untuk berkembang, dengan menebar bibit unggul dan peningkatan kualitasnya. Kita misalnya memilikim puluhan jenis pisang, mangga, jambu, sawo dll yang selama ini belum pernah digarap sungguh-sungguh untuk dijadikan sebagai produk ekspor. Dalam menangani ekspor ini, Pemerintah memang harus menetapkan regulasi, agar ekspor tidak jatuh ke dalam kartel, seperti terjadi di masa lalu. Kita masih ingat ada tata niaga cengkeh, jeruk dan lada yang berakibat petani kita sangat terpukul.
Mengenai subsidi pertanian telah saya jelaskan di dalam tulisan saya mengenai Kedelai. Suatu hal yang tak kalah pentingnya ialah mendudukkan kembali soal otonomi daerah dalam kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti kita kembali ke sentralisme, namun koordinasi pembangunan pertanian, penyediaan tenaga penyuluh lapangan dan menghidupkan kembali koperasi tani, sangat penting. Apa yang dulu pernah dilakukan di masa Presiden Soeharto ada berbagai hal yang perlu diteruskan, kekurangannya diperbaiki.
Pengalaman saya yang akrab dengan dunia kelautan nelayan menyadarkan saya bahwa yang harus menjadi fokus perhatian ialah nelayan tangkapan yang bekerja secara mandiri, bukan buruh nelayan yang bekerja di perusahaan perikanan. Kelompok nelayan mandiri itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan hidup mereka tergantung kepada alam. Penanganan terhadap soal ini mestilah bersifat integratif, mulai dari dukungan peralatan, bimbingan dan pemasaran hasil tangkapan. Nelayan mandiri seperti ini takkan serta merta mampu menjadi petambak ikan, yang memerlukan modal besar dan risiko berusaha yang sangat tinggi. Kepada pengusaha perikanan tambak memang perlu dukungan Pemerintah dan sekaligus pengawasan kepada perusahaan penangkapan ikan, agar usaha ini tidak memukul nelayan mandiri yang tradisional.
Demikian pokok-pokok tanggapan saya. (YIM)
Ya, kita mesti sadari benar. Bahwa negeri ini merupakan negeri yang agraris, jangan sampai ini terabaikan. Presiden SBY sebenarnya sudah menyadari, bahkan beliau mengambil Doktor di bidang tersebut. Tinggal bagaimana kita bersama-sama mengarahkan, membangun dan mewujudkan swasembada pangan itu (lagi) dan menjaganya agar tetap ada (konsisten dan kontinyu). Rakyat Indonesia mesti tersadarkan benar, dan kita mesti bisa menyadarkannya.
